Liga Indonesia 2007 Ditunda

PSSI memutuskan menunda kompetisi sepak bola Divisi Utama Liga Indonesia 2007 setelah klub-klub menyatakan kebingungan atas boleh-tidaknya mereka mendapatkan kucuran dana APBD.  Hal itu diumumkan Ketua Umum PSSI Nurdin Halid kepada pers seusai bertemu para pimpinan klub Divisi Utama di kantor Wali Kota Tangerang, Banten, Senin (29/1).

Menurut jadwal sebelumnya, kompetisi Liga Indonesia akan dimulai tanggal 3 Februari mendatang.  Nurdin mengatakan, penundaan itu berlangsung seminggu dan direncanakan akan diputar kembali tanggal 10 Februari.

Menurut dia,  PSSI memahami kesulitan para wali kota dan bupati yang juga ketua umum klub-klub sepak bola di Indonesia terkait penggunaan dana APBD dari sisi administrasi dan implikasi hukumnya.    

Dalam pertemuan pimpinan klub-klub tersebut, Wali Kota Tangerang yang juga Ketua Umum Persikota Tangerang Wahidin Halim mengatakan, para kepala daerah tetap ingin kompetisi sepak bola tetap diputar, tetapi mereka juga tak ingin tersangkut korupsi akibat penggunaan dana APBD tersebut. 

Liga Indonesia 2007 akan  diikuti 36 klub,  32 klub di antaranya mengandalkan dana operasionalnya dari dana APBD.

Persib Tidak Ikut Liga Sebelum Ada Kepastian Soal Anggaran

Wali Kota Bandung menunggu kepastian hukum mengenai anggaran untuk Persib Bandung, terutama menyangkut PP Nomor 59 tahun 2005 tentang Keuangan Daerah dan UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Jika hingga tanggal 3 Februari belum ada kejelasan, Persib kemungkinan tidak ikut Liga Indonesia tahun 2007.

“Dana ditahan dulu sampai peraturannya beres. Kalau tidak beres, bisa saja tidak ikut di Liga tahun ini. Tolong ditulis besar-besar, Wali Kota Bandung amat tergantung dari aturan yang ada. Kalau aturannya benar, ikut. Kalau tidak benar, tidak ikut,” kata Dada Rosada di Bandung, Jumat (26/1).

Sebelumnya, Ketua Panitia Anggaran (panggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung Lia Noer Hambali mengingatkan, agar Dada lebih cermat dan hati soal anggaran untuk Persib. Terutama tentang hal yang menyangkut pertimbangan hukum.

Untuk itu, Dada dianjurkan untuk terlebih dulu konsultasi ke Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum mencairkan dana untuk Persib. “Wali kota harus meminta surat dari Depdagri dan BPK sebagai jawaban, agar bisa digunakan sebagai pegangan,” kata Lia.

Menanggapi hal ini, Dada yang juga Ketua Umum Persib ini mengaku heran dengan adanya perbedaan antara PP Nomor 58/2005 dengan UU Nomor 3/2005. Semestinya, kata Dada, PP harus menyesuaikan dengan UU karena status hukum UU lebih tingi dibanding PP.

“Ini harus diselesaikan. Kalau (perbedaan) itu sekarang belum diubah, bukan Persib saja. Semua peserta liga yang mengambil dana dari APBD pasti menyalahi aturan. Mereka kan diperika polisi dan kejaksaan. Bupati atau wali kota, kan tidak mau diperiksa,” kata Dada

KOMPAS